SOREANG, (PRLM).- Sepuluh pegawai negeri sipil (PNS) perwakilan Paguyuban Abdi Negara Kab. Bandung, mendatangi gedung DPRD Kab. Bandung, Senin (16/2). Mereka mempertanyakan beberapa permasalahan, terkait keberlangsungan kinerja PNS. Mereka diterima Ketua DPRD Kab. Bandung, Agus Yasmin.
Koordinator Paguyuban Abdi Negara, Zaenal Aripin mengatakan, pihaknya mempertanyakan kepada DPRD mengapa dalam pengesahan APBD agak terlambat. Padahal dengan keterlambatan pengesahan APBD, bisa berpengaruh dengan kinerja PNS. "Tugas-tugas PNS tentu saja jadi terhambat," ujarnya.
Menurut Zaenal, pihaknya juga mempertanyakan rencana pemotongan tambahan penghasilan PNS (TPP) oleh DPRD. Paguyuban Abdi Negara meminta kepada DPRD agar tidak melakukan pemotongan. Jangan sampai anggaran TPP lebih kecil dari tahun sebelumnya.
Sementara Ketua DPRD Kab. Bandung, Agus Yasmin mengatakan, keterlambatan pengesahan APBD karena banyak faktor. Di antaranya, ketetapan harga satuan dari Bupati Bandung terlambat dikirim. Padahal, panitia anggaran di DPRD tidak bisa melakukan pembahasan jika harga satuan itu belum diterima.
"Sedangkan persoalan TPP, masih dibahas. Tapi mengapa yang ke luar justru isu pemotongan TPP. Masalahnya saja belum tuntas dibahas, kok muncul ada pemotongan. Angka pastinya masih dibahas," tutur Agus. (A-132/A-147)***
Postingan
